RIAU || jerathukum.com
Banyaknya pejabat di Riau yang bergaya hidup mewah, masih jadi sorotan oleh organisasi Pemuda Millenial Pekanbaru ( PMP). Bahkan melalui ketuanya Teva Iris PMP meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ( KPK RI) bisa memeriksa sumber harta kekayaan dari pejabat Riau yang tidak wajar. Jangan biarakan laporan kekayaan yang tidak wajar hanya didiamkan.
“Sangat disayangkan jika kita melihat saat ini banyak pejabat Riau memiliki harta yang tidak wajar. Padahal sebagai seorang aparatur sipil negara tentu sumber penghasilan yang mereka peroleh tiap bulannya sudah bisa diketahui. Namun banyak dari pejabat tersebut yang jumlah kekayaannya sangat fantastis dan jauh dari kata wajar”, papar Teva Iris Ketua PMP
Hanya saja sangat disayangkan para penegak hukum terutama KPK seakan akan tidak ada melakukan tindakan apa apa. Mereka seperti memberikan ruang bagi para pejabat Riau yang memiliki harta diluar kewajaran bergerak bebas. Belum lagi gaya hidup para pejabat tersebut yang diluar kepantasan.
” Ketidak pedulian KPK soal masalah hidup mewah pejabat di Riau menjadi pertanyaan masyarakat. kenapa KPK tidak tanggap akan permasalahan yang telah mencederai nurani masyarakat tersebut. Apa yang menyebabkan KPK seakan akan bungkam sehingga para pejabat yang bergaya hidup mewah bisa berbuat sesuka hatinya tanpa memikirkan pembangunan dan hanya memikirkan keuntungan pribadi dengan berbuat korupsi”, jelas Teva Iris.
“Salah satu persoalan yang masih segar dalam ingatan kita adalah masalah gaya hidup mewah keluarga sekretaris daerah Riau. Hingga kini masalah tersebut seakan akan menguap begitu saja tanpa ada kejelasan. Hasil pemeriksaan oleh KPK hingga saat ini tidak ada.Tentu ini juga perlu menjadi perhatian dan pertanyaan masyarakat”, imbuh Ketua PMP.
“Selain itu kita juga ingin mempertanyakan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK). Begitu banyak penyimpangan yang terjadi tapi tidak pernah jadi temuan bagi mereka. Bahkan banyak daerah yang laporan keuangannya tidak beres malah dapat penghargaan. Salah satunya tentu kepulauan meranti. Apa benar BPK masih bisa dibayar agar bisa menutupi laporan keuangan yang tidak benar”, sambung Teva.
PMP berharap agar kedepannya KPK dan BPK bisa bekerja sesuai ketentuan dan aturan yang ada. Agar tidak ada lagi para pejabat yang bisa melakukan korupsi dan bergaya hidup mewah yang akan melukai hati masyarakat.
( T Hendra Yuda)
