Organisasi Masyarakat

PALEMBANG|| jerathukum.com BN.Ratu Anom.SH selaku Ketua DPD GAAS SumSel dan Sekretaris DPD GAAS Rijen Kadin Hasibuan, SH,Cla, Komari Kosim,SH.MH Selaku Bendahara GAAS SumSel Serta di Dampingin Majlis Tinggi ( Dewan Pakar Gaas SumSel ). Dr (CN) Gress Selly, SH.MH, Alisan , SH,MH, M.si.Cpl, Bambang Budi, SH.MH.Cla. Mengutuk Keras Oknum Kepsek SMP-1 Kab. Muara Enim Sumatera Selatan . Telah menerima Laporan Via Telpon dari  Nara sumber dan masyarakat serta Awak Media

PEKANBARU || jerathukum.com Pemuda Millenial Pekanbaru (PMP) mengkritisi suami – istri sama-sama bekerja di Bapenda Pekanbaru, yaitu Kabid Pengendalian Pajak (Daljak) Hidayat Alfitri dan istrinya yang merupakan THL di pajak daerah lainnya di bawah Kabid Pajak Daerah lainnya Taufik Dasaka yang juga teman dekat suaminya di Bapenda kota Pekanbaru. Antara pekerjaan pegendalian pajak dan pajak daerah lainnya sangat berkaitan erat satu sama lainnya dan juga Hidayat merupakan kawan dekat Taufik

PEKANBARU || jerathukum.com Pemuda Millenial Pekanbaru (PMP) meminta Kejari Kota Pekanbaru segera mendesak agar tempat hiburan malam Gold Dragon segera menyelesaikan tunggakan pajak kurang lebih 2 milyar rupiah. Sebab dari kerjasama antara Bapenda Kota Pekanbaru dan kejaksaan telah ada kesepakatan bahwa untuk penagihan tunggakan menjadi ranah kejaksaan. Untuk itu PMP mendesak agar Kejaksaan bisa menjalankan fungsinya demi menyelamatkan pendapatan daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PMP Teva Iris. Menurutnya

PEKANBARU || jerathukum.com Pemuda Millenial Pekanbaru (PMP) kembali melakukan aksi unjuk rasa dan penyampaian sikap di depan kantor Direktorat Jendral pajak provinsi Riau (DJP). Unjuk rasa ini merupakan aksi unjuk rasa yang ke 10 kalinya di depan DJP Riau, setelah beberapa kali aksi unjuk rasa dan penyampaian sikap yang dilakukan oleh PMP belum mendapatkan atensi dari kepala DJP Riau. Unras yang terjadi pada Senin (23/10) adalah sebagai bentuk penyampaian pandangan

OKU SELATAN. || jerathukum.com Menanggapi berita yang sebelumnya telah diterbitkan beberapa hari yang lalu mengenai dugaan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang enggan ditemui wartawan membuat ketua Kordinator Wilayah Forum Pers Independent Indonesia OKU Selatan angkat bicara dan kecam instansi yang terkesan alergi terhadap wartawan. Pasalnya salah-satu awak media hendak menemui Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) dinas pendidikan Kabupaten OKU Selatan guna konfirmasi mengenai adanya indikasi

RIAU || jerathukum.com Kepala SPN Polda Riau Kombes Pol Ruli Agus Pramono SIK beserta rombongan berkunjung ke Kantor DPD Granat Provinsi Riau untuk menyukseskan Program Polisi Pintar (Profesional, Integritas, Netralitas, Transparan, Akuntabilitas dan Responsivitas). Kunjungan ini disambut oleh Ketua DPD Granat Provinsi Riau Dr. Freddy Simanjuntak, S.H.,M.H beserta Jajaran yakni Wakil Sekretaris 1, Ketua Bidang Hukum dan Monitoring Gakkum, Ketua Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi, Ketua DPC Granat Bengkalis, Ketua

BEKASI || jerathukum.com Perguruan silat Sapu Jagat Bantar Gebang Bekasi berkunjung ke posko Persatuan Orang Betawi ( POB ) Tambun Selatan pukul 17.00 hingga menjelang Maghrib. Dalam rangka mempererat tali persaudaraan antara Sapu Jagat dan Persatuan Orang Betawi  ( POB )Tambun Selatan (02/09). Hubungan persaudaraan perguruan silat Sapu Jagat dengan Ketua Persatuan Orang Betawi  ( POB ) Tambun Selatan R.M Soeleman sudah lama terjalin. Yang hadir dalam pertemuan tersebut Guru

PEKANBARU || jerathukum.com Pemuda Millenial Pekanbaru meminta Bapenda Kota Pekanbaru untuk melakukan penyesuaian besaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang harus dibayar oleh masyarakat. Sebab saat ini, nilai pajak yang harus dibayar tidak lagi sesuai dengan kondisi rumah dan lahan yang dimiliki warga. Banyak rumah rumah mewah yang nilainya mencapai milyaran rupiah namun PBB yang dibayarkan terlalu kecil. Padahal Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu Pendapatan Asli daerah yang bisa

RIAU || jerathukum.com Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Masyarakat ( Ormas) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu ( PEKAT – IB) mencabut Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Daerah ( DPW PEKAT – IB ) Propinsi Riau pada 28/8 lalu. Tindakan ini diambil oleh DPP akibat adanya permasalahan di pengurus DPW PEKAT IB Riau yang tidak kunjung selesai. DPP PEKAT IB merasa perlu untuk melakukan tindakan ini, agar roda organisasi di daerah