Ketua Fraksi Gerindra DPRD Cilacap Tuding Penertiban Baliho Politik Terkesan Tebang Pilih

CILACAP || jerathukum.com

Aksi penertiban baliho politik yang dilakukan oleh petugas Satpol PP beberapa waktu lalu di wilayah Kota Cilacap mendapat reaksi keras dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Cilacap Suyatno. Ia menuding, aksi penertiban itu terkesan tebang pilih.

Pasalnya, masih ada baliho ataupun spanduk bergambar mantan Gubernur Jawa Tengah, sementara statusnya saat ini menjadi calon presiden, namun sama sekali tidak ikut ditertibkan.

“Saya menyambut baik penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP kalau memang itu menjadi aturan Pemda setempat dalam penegakan Perda K3, cuma jangan tebang pilih. Mestinya disamaratakan semua,” ujar Suyatno kepada Suaraindonesia.co.id, Selasa (17/10/2023).

Ia mencontohkan melihat baliho ataupun spanduk bergambar Ganjar Pranowo yang masih terpampang di kantor-kantor dinas, Kecamatan, maupun Kelurahan/Desa. “Lah pak Ganjar ini kan sudah tidak menjabat sebagai Gubernur dan beliaunya sekarang itu calon presiden, ya mestinya itu ditertibkan juga,” kata Suyatno.

Lebih lanjut, Suyatno menyampaikan, bahwa Pj. Bupati Cilacap didalam mengambil kebijakan seharusnya netral, dalam arti yang sesungguhnya. “Kalau beliau sudah ditunjuk sebagai kepala daerah walaupun sifatnya Pj, mestinya beliau harus menjadi bagian dari milik masyarakat bukan milik golongan tertentu,” tukasnya.

“Kalau Satpol PP mau benar-benar ingin menegakkan aturan, sekalian juga itu yang di angkutan umum itu kan masih banyak gambar-gambar partai politik, itu harus ditertibkan juga, jangan hanya tertentu saja. Kalau mau dibersihkan ya dibersihkan semua,” tandasnya.

Di sisi lain, berkaitan dengan netralitas ASN jelang Pemilu 2024, Suyatno mengingatkan kepada Pj. Bupati dan para ASN dari semua tingkatan, termasuk Lurah maupun Kades harus netral, dan dilarang adanya penekanan untuk memilih golongan tertentu ataupun capres tertentu.

“Tidak boleh ada penekanan, kalau netral ya harus netral yang sesungguhnya. Dan saya akan monitor terus pergerakan-pergerakan siapa saja yang melakukan penekanan kepada masyarakat, dan itu akan saya tentang. Kalaupun terbukti akan saya laporkan dan saya siap memfasilitasi manakala ada masyarakat yang merasa ditekan,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga berharap dalam rangka menyambut Pemilu 2024, seharusnya bisa menciptakan suasana yang kondusif, dalam arti netralitas ASN harus benar-benar ditingkatkan.

“Saya mengingatkan teman-teman mulai dari Pj Bupati sampai ke bawah tidak boleh, artinya mengarahkan ke golongan tertentu karena itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur ASN itu sendiri, dan harus netral. Kalau sampai terjadi itu masyarakat jangan mau,” kata Suyatno.

“Saya kira masyarakat saat ini sudah pintar dalam membaca situasi. Dan saya akan tetap berbicara keras dan kritis demi Cilacap yang saya cintai ini, karena kita menginginkan Pemilu ke depan berjalan kondusif,” ujar Suyatno.

Anggota DPRD Cilacap Fraksi Gerindra ini menyarankan agar Pj. Bupati dan pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Cilacap lebih baik fokus dalam kinerja sesuai dengan tupoksinya. “Intinya bekerja saja sebagai pelayan masyarakat, jangan malah hanyut di dalam politik praktis,” ucapnya.

“Seperti penanganan stunting, ini bagus menurut saya karena mengurangi angka gizi buruk di Kabupaten Cilacap, dan saya mendukung tapi jangan kemudian dibalut dengan kepentingan-kepentingan untuk menguntungkan golongan tertentu,” lanjutnya.

Termasuk kata dia pembekalan RT/RW di masing-masing Desa/Kelurahan. “Boleh saja, tetapi sekali lagi jangan dibalut untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu, itu tidak dibenarkan,” ungkap Suyatno.

“Dan saya mau mengingatkan kembali juga pada waktu bu Pj dilantik, dan beliau mengatakan akan bersih-bersih Cilacap, ya saya juga menyambut baik dan sangat mendukung hal itu, tapi jangan sampai bersih-bersih, namun ternyata hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu,” pungkasnya.

[ shlh ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *