PEKANBARU || jerathukum.com
Pemuda Millenial Pekanbaru (PMP) akan melakukan aksi unjuk rasa (unras) pada hari Rabu (18/10) nanti. Aksi unras ini diambil sebagai bentuk konsistensi PMP melawan tindak pidana korupsi guna memperbaiki negeri. Dimana PMP memandang saat ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru diduga banyak melakukan penyimpangan yang akan merugikan masyarakat.
Dalam unjuk rasa tersebut PMP akan menyampaikan pernyataan sikap kepada penegak hukum terutama pihak Kejaksaan dan ombudsman. PMP berharap agar kedua instansi ini bisa melakukan pengawasan dan penyidikan pada Bapenda. Beberapa penyimpangan yang menjadi sorotan dari PMP diantaranya adalah persoalan bonus THL serta upah pungut yang diterima THL. Belum lagi persoalan persoalan lain yang sejak lama telah disorot oleh PMP.
Hal ini disampaikan langsung oleh ketua PMP Teva Iris pada awak media. Menurutnya langkah parlemen jalanan kembali harus ditempuh oleh PMP. Melalui unjuk rasa diharapkan akan bisa memperjuangkan segala tuntutan yang diminta PMP.
” Selama ini PMP banyak pengaduan dari masyarakat soal Bapenda Kota Pekanbaru. Selain itu hasil investigasi yang dilakukan PMP juga menemukan banyak dugaan penyimpangan yang terjadi di Bapenda Kota Pekanbaru. Baik itu mengenai pajak maupun persoalan lainnya,” ujar Teva Iris.
“Beberapa hal yang terus kami sorot diantaranya soal banyaknya reklame ilegal, Persoalan PBB, persoalan NJOP dan lain lainya. Temuan dan pengaduan masyarakat terbaru adalah mengenai Upah Pungut (UP) dan juga bonus yang diterima THL. Kuat dugaan banyak terjadi penyimpangan dan diduga tidak transparan dalam pemberiannya. Tentu hal ini demi keuntungan pihak pihak tertentu,” imbuh Teva Iris.
“Persoalan yang kini dihadapi THL, adalah persoalan yang sensitif. Seharusnya Bapenda lebih transparan pada THL. Mereka adalah orang orang yang bekerja keras demi mengangkat PAD kota Pekanbaru. Meskipun gaji mereka tidak besar, tapi mereka tidak pernah mengeluh dan tetap bekerja keras. Seharusnya hal ini jangan dimanfaatkan oleh para pejabat yang ada di Bapenda kota Pekanbaru. Mereka harus bisa menerima hak mereka dengan adil dan transparans”
“Untuk itu melalui unras, PMP berharap agar Kejaksaan dan Ombudsman bisa melalukan langkah langkah nyata sesuai tugas pokok dan fungsinya. PMP juga berharap kedua instansi ini bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Bapenda Kota Pekanbaru, ungkap semua penyimpangan dan pelanggaran aturan yang terjadi di Bapenda kota Pekanbaru. Jangan biarkan segala bentuk korupsi merajalela di kota Pekanbaru,” tegas Teva Iris.
“Apa yang dilakukan oleh PMP adalah sebagai bentuk moral untuk menyelamatkan negeri ini. PMP akan terus komitmen sebagai garda terdepan dalam melawan korupsi dan juga akan terus berikhtiar perbaiki negeri ini. Langkah langkah ini adalah bentuk kecintaan PMP kepada negeri bertuah.”
Beberapa tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa oleh PMP yakni ;
1. Meminta Kepada Kejari Pekanbaru/Kejati Riau Memanggil dan Memeriksa Dugaan Korupsi oleh Oknum Bapenda Pekanbaru Diduga Tidak Transparan Didalam Keuangan Bonus Tenaga harian Lepas Bapenda Kota Pekanbaru.
2. Meminta Kepada Kejari/ Kejati Riau segara Lakukan Audit Keuangan bonus THL.
3.Bersihkan Bapenda Pekanbaru dari segala bentuk penyimpangan dan korupsi demi menggenjot PAD Kota Pekanbaru.
“Kita berharap kota Pekanbaru dapat terbebas dari praktek tindak pidana korupsi ini “, tutup ketua PMP ini.
(THY)
