RIAU || jerathukum.com
Bungkamnya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau atas banyaknya proyek proyek Provinsi Riau yang bermasalah sangat jadi perhatian masyarakat.
Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas seharusnya DPRD Riau mengambil sikap yang tegas, bukan malah bungkam. Sehingga fungsi kontrol yang harusnya dilaksanakan tidak terjadi.
Atas bungkamnya para anggota DPRD Riau tersebut sangat disayangkan oleh ketua Pemuda Millenial Pekanbaru (PMP) Teva Iris. ” Seharusnya para anggota DPRD Riau mempunyai sikap agar pemerintahan berjalan sebagimana mestinya. Bukan malah diam yang membuat Pemprov bisa berbuat sesuka hati”, ujar Ketua Pemuda Milenial Pekanbaru ini.
“Jika diperhatikan bahwa nilai proyek yang bermasalah seluruhnya hampir senilai Rp 461 miliar, total nilai proyek di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau putus kontrak dan luncuran di tahun 2022. Angka yang cukup fantastis tersebut tidak terserap maksimal di tengah masyarakat Riau yang membutuhkan pembangunan infrastruktur “, jelas Teva lagi.
Ironis, dana yang mendekati setengah triliun itu putus kontrak atau tidak rampung karena diduga ada permasalahan mendasar. Salah satu faktor teknisnya diduga karena tahap awal proses lelang yang dilakukan tidak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
” Dana sebesar itu bukan dana yang sedikit, dana rakyat yang terbuang percuma.Padahal dana tersebut merupakan dana pajak masyarakat yang seharusnya bisa terserap maksimal demi kemajuan daerah “, papar Ketua PMP.
Di sambung oleh Teva bahwa hal ini bisa terjadi karena institusi DPRD riau yang tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Malahan terkesan seperti bungkam. ” Jadi para anggota DPRD seakan akan melakukan pembiaran atas terbuangnya anggaran secara cuma cuma”, sambung Teva Iris.
Anggota DPRD adalah wakil rakyat bukan wakil partai ataupun wakil pemerintah. Kebungkaman ini dikarenakan oleh pemimpin daerah merupakan ketua salah satu partai. Anggota DPRD dipilih oleh rakyat bukan oleh ketua partai. Seharusnya mereka menyuarakan suara rakyat,tapi ini terkesan diam setelah duduk dikursi empuk.
“Kebungkaman ini juga bisa diartikan oleh masyarakat bahwa DPRD diam karena perutnya sudah kenyang karena hidup nikmat dari uang rakyat. Semua ini juga bisa karena dana pokir yang direalisasikan oleh pemprov cukup besar sehingga mereka tidak bisa lagi bersuara serta buta terhadap penyimpangan ” terang Teva
“Sebagai rakyat yang mengamanatkan para wakilnya dilembaga terhormat ini maka sudah seharusnya mengambil sikap tegas. Jangan lagi memilih mereka mereka yang tidak peka pada permasalahan rakyat. Jangan sampai terbujuk hanya karena diberikan minyak 1 KG saat reses Uang tersebut bukan uang mereka tapi uang negara juga yang wajib mereka bagikan”.
“Karena pesta rakyat maka sudah saatnya melihat Track record para anggota dewan yang akan diberikan suara oleh rakyat.Jika saat ini mereka tidak mampu bersuara maka rakyatlah yang akan bersuara agar mereka mereka yang bungkam tidak lagi bisa duduk dikursi empuk tersebut dan menikmati uang rakyat tampa ada kinerja maksimal” tutup Teva Iris.
( T Hendra Yuda)