NGAWI || jerathukum.com
Pemerintah terus berupaya untuk menjaga keseimbangan harga gabah dan beras mulai dari tingkat produsen hingga konsumen. Presiden Joko Widodo mengatakan upaya tersebut dilakukan pemerintah agar keuntungan tetap bisa didapatkan oleh para petani dan pedagang.
“Yang sulit pemerintah itu menyeimbangkan harga di petani wajar, artinya dapat keuntungan, harga di pedagang wajar artinya pedagang dapat keuntungan, harga di konsumen, di masyarakat juga wajar. Ini mencari keseimbangan yang seperti itu tidak gampang,” ucap Presiden kepada para awak media usai meninjau panen raya padi di Desa Kartoharjo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu pagi, 11 Maret 2023.
Untuk itu, Presiden kembali menekankan pentingnya segera menentukan harga gabah kering panen (GKP) nasional. Presiden pun mewanti-wanti kepada Badan Pangan Nasional (BPN) untuk melakukan kalkulasi secara tepat, sehingga harga gabah lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan oleh para petani.
“Itu aja yang paling penting. Ini panen raya, kalau enggak dijaga harganya pasti jatuh baik gabahnya maupun berasnya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa harga gabah nantinya akan diumumkan oleh BPN. Dengan diumumkannya harga gabah tersebut, Presiden berharap pembelian bulog menjadi lebih jelas.
“Ini yang segera nanti akan diumumkan oleh Badan Pangan sehingga pembelian bulog menjadi jelas, GKP-nya berapa,” imbuhnya.
( Marto )