Diduga Mafia BBM, Tangkahan Pelabuhan Sambas Sibolga

SIBOLGA || jerathukum.com

Mafia BBM terlihat kembali lagi melalui jalur laut dengan menggunakan penangkap kapal ikan , yang diduga tidak memilikin surat ijin kapal berlayar. pada saat hari Rabu ( (22/02/2023) sekira pukul 12.05 WIB.

Saat di kompirmasi oleh awak media , bapak ini yang mengaku marga Butar Butar yang sedang sibuk memindahkan BBM jenis Solar yang berada didalam tandon air kapasitas 1000 liter kedalam baby tank ukuran 1.100 liter dengan menggunakan mesin Alkon (pompa air) dan selang.

” ini punya saya ,emang kenapa tanyak tanyak .” Ucap dari bapak marga Butar Butar

Lanjut , bapak menggambil solarnya dari mana pak ,” dari TPI Pondok batu ” dengan nada marah.

Dan saat Ditanya soal rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga, bapak bermarga Butar butar tidak menghiraukan dan pura pura tidak mendengar

Sekali lagi bertanya kepada bapak marga Butar Butar , ada tidak surat rekomendasinya pak ! ,dan bapak marga Butar butar diam saja.

Diduga , bapak marga Butar butar tidak memiliki surat rekomendasi sehingga tidak dapat menunjukkan surat rekomendasinya tersebut.

Dan bapak marga Butar Butar tersebut mengatakan “kalo mau lapor , lapor saja langsung ke Presiden.” Katanya

R.Perpres Subsidi Bab III pasal 10 point 1 berbunyi : Nelayan untuk memiliki bantuan subsidi BBM harus mengajukan permohonan guna mendapatkan surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu kepada Kepala Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Kabupaten/Kota apabila dilokasi sebagaimana dimaksud tidak terdapat Pelabuhan Perikanan belum memiliki organisasi pengelola pelabuhan perikanan.

Perbandingan harga yang signifikan antara Biosolar (6800/liter) dengan Dexlite (18.650/liter) selisih harga mencapai Rp. 11.850 tentunya membuat para mafia BBM memutar otak untuk mendapatkan BBM jenis Biosolar (BBM Subsidi)

Diduga BBM tersebut akan dikumpulkan terlebih dahulu dan akan dijual kembali kepada pemilik kapal penangkap ikan diatas 30 Gross Ton dengan harga jauh dibawah harga BBM Industri yang ditetapkan oleh PT. Pertamina.

Berita ini dilansir belum dapat diminta keterangan yang berkompeten untuk itu dan diminta Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga, Polres Sibolga untuk lebih serius dalam meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Sibolga.

(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *