Pemkot Pekanbaru “Mandul” Dalam Pengawasan Limbah

PEKANBARU || jerathukum.com

Pemerintah Kota Pekanbaru, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ( DLHK) di nilai ” Mandul ” dalam memantau dan mengawasi pelaku usaha atau perusahaan – perusahaan yang berpotensi menghasilkan limbah cair dan limbah B3

Nyatanya di jalan SM Amin Pekanbaru ada showroom mobil yang juga menyediakan jasa service dan spare part masih membuang limbahnya ke parit atau drainase kota disekitar showroom. Sedangkan menurut peraturan pemerintah pada PP no 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan air limbah hasil kegiatan dilarang dibuang ke darinase dan hanya diizinkan dibuang di sungai atau anak sungai.

Ini berdasarkan data hasil uji laboratorium sampel air yang di ambil di dekat kawasan showroom mobil yang menunjukkan di atas baku mutu yang telah di tetapkan pemerintah pada peraturan menteri ( permen) LHK no 68 tahun 2016.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 1999 pasal 62 dan pasal 63 diatur mengenai sanksinya yaitu Pencabutan izin usaha sementara hingga sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen dokumen pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup seta tidak pernah melakukan pengujian kualitas lingkungan.

Disinyalir Showroom mobil Honda SM Amin dan Showroom Mobil Suzuki SM Amin di kawasan Tobek Godang ini tidak melakukan kewajiban yang sudah di tetap kan oleh pemerintah tentang pengelolaan lingkungan , seperti diantaranya tidak melakukan pemantauan air limbah rutin di setiap bulannya tidak melaporkan kualitas air limbah per tiga bulan serta tidak melaporkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan per semester ke DLHK kota Pekanbaru.

Hal ini coba di tanyakan langsung kepada Kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun DLHK Kota Pekanbaru Agusalim, S. Sos, beberapa waktu lalu, apakah kedua showroom mobil ini telah melaporkan teknis pengolahan limbah mereka ke Dinas, dan Agus tidak dapat menjelaskan dengan rinci sehingga Agusalim, S. Sos, mengarahkan ke Rezatulhelmi, S. STP. M. Ip selaku Kepala Bidang penataan dan penataan Lingkungan dan Reza juga tidak dapat untuk wawancara pada saat itu dan mengarahkan kepada Kepala seksi penegakan hukum Rino. Oleh Rino ” Kita akan melakukan pengecekan dulu dan terima kasih atas infonya”, melalui sambungan telepon.
Karena belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, maka awak media akan coba menanyakan langsung ke Pj Walikota Pekanbaru Muflihun, S. STP, M. AP.

(T Hendra Yuda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *