Kunjungan Koordinasi dan Komunikasi Komisi I- II DPRD Sulteng Bersama Wakapolres Kabupaten Banggai Kompol Margiyanta.SH.MH

BANGGAI || jerathukum.com

Menindak lanjuti aduan masyarakat yang mendatangi langsung DPRD Sulteng terkait dengan sengketa lahan perusahaan dengan masyarakat yang ada beberapa daerah kabupaten Banggai komisi I-II DPRD Sulteng melalui kegiatan koordinasi komunikasi (KORKOM )kunjungi langsung polres Banggai. Hal ini dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh DPRD Sulteng (KORKOM)Hal ini bertujuan guna memberikan gambaran pada anggota DPRD Sulteng tentang situasi kesatuan dan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Banggai,dan bertujuan sebagai bahan pertimbangan dan masukkan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kegiatan dipimpin langsung oleh ketua komisi I DPRD Sulteng Dra Hj Sri indraningsih Lalusu,MBA hadir bersama Ronald Gulla ST, Irianto malinggong H.Suryanto SH MH.
KORKOM dilaksanakan di polres Kabupaten Banggai dalam hal ini, Kapolres Banggai AKBP ADE Nuramdani SH sik MM menerima langsung kunjungan koordinasi dan komunikasi komisi I- II DPRD Sulteng hadir bersama Wakapolres Kabupaten Banggai kompol Margiyanta.SH.MH , serta jajaran Kapolsek yang ada di Kabupaten Banggai.

Adapun permasalahan yang terjadi bahwa petani plasma merasa kecewa terhadap PT Sawindo Cermelang terkait tidak transparannya ia berusaha terhadap pembayaran bagi hasil petani plasma meliputi pihak perusahaan tidak merincikan harga buah sawit yang dibeli serta tuntutan utama petani plasma yakni terkait dengan transparansi PT Sawindo Cemerlang terkait bagi hasil serta keinginan masyarakat secara mandiri dikelola langsung oleh masyarakat karena kan selama ini pihak perusahaan dianggap merugikan para petani yakni menggunakan sistem pembayaran yang lagi tidak transparansi kemudian terkait, kemudian terkait SPK milik PT Sawindo Cemerlang dianggap cacat hukum para petani plasma di mana SPK yang memuat perjanjian yang memuat perjanjian antara perusahaan dan hutan Tidak melibatkan pemerintah dalam hal Pemda Banggai melalui instansi teknis yang membidangi keabsahan dipertanyakan yang di mana seharusnya dalam SPK dan SKHU harus melibatkan instansi teknis seperti dinas TPHP Banggai dan Dinas koperasi UMKM Banggai sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 tentang izin usaha perkebunan.

Juga terkait sengketa PT MAB dan masyarakat bahwa yang menjadi polemik yakni terkait sertifikat hak guna usaha No. 04/HGU/BPN/B51/94 yang mana menurut masyarakat bahwa sertifikat hgu tersebut telah dibatalkan oleh pihak pengadilan negeri namun menurut pihak perusahaan besar dikatakan tersebut tidak pernah ada dan terkait penerbitan 164 SKPT tersebut merasa dirugikan sehingga mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi di Polda Sulteng dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau memberikan keterangan palsu dalam akta autentik.

Terkait dengan ini menurut penjelasan dari kepolisian Kabupaten Banggai setelah di Croscek di BPN HGU 04 ini tidak ada. Dan kepolisian melakukan upaya terhadap masyarakat bahwa jika menganggap bahwa itu milik daripada masyarakat silahkan untuk meminta kepada pengadilan lakukan eksekusi terhadap hgu 04 ini biar jelas di mana letak dan. Yang dituntut itu namun sampai saat ini masyarakat menginginkan bahwa lahan yang seluas ratusan hektar itu sudah termasuk di dalam3 lahan tanah yang dimenangkan dari masyarakat mengklaim bahwa lokasi saat ini yang dikuasai oleh PT MAB yang dimenangkan oleh masyarakat itu sudah masuk dalam bagian daripada HGU 04 sementara dalam hasil keputusan pengadilan tidak seluas itu sehingga faktor polemik saat ini masih terjadi dan pihak perusahaan melakukan laporan ke Polda Sulawesi Tengah ungkapnya kasat Reskrim.

Terkait yang ditetapkan menjadi tersangka seperti itu sudah dibaca juga melalui medsos bahwa ada beberapa orang yang dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan tersangka oleh Polda Sulawesi Tengah terkait dengan kasus tersebut karena yang diklaim masyarakat itu tidak termasuk dalam HGU 04 melainkan pemalsuan surat kepolisian Kabupaten Banggai juga menjelaskan bahwa kronologis yang terjadi pada saat ini PT BSS ini dalam kondisi yang bangkrut maka itu diambil alih oleh PT

( Rahman )

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *